Selasa, 28 Agustus 2018

Politik Hari Ini Pro Kontra Tentang CALEG Mantan Napi


Berita politik hari ini di matamatapolitik, tentang pro kontra tentang Caleg yang berstatus mantan Napi. Beberapa Parpol bahkan nekad mendaftarkan calon-calon mereka ke KPU. Dilansir dari berbagai sumber, salah satu parpol yakni Golongan Karya tetap mengusung dua nama untuk didaftarkan menjadi Caleg meskipun status sebelumnya adalah mantan narapidana.
Matamatapolitik dalam beritanya tentang politik indonesia, Partai Golkar menyebutkan kasus yang pernah menjerat kedua calon tersebut adalah kasus korupsi sebagai calon anggota DPR. Kedua mantan koruptor itu menjabat sebagai Ketua DPD I Golkar Aceh Teuku Muhammad Nurlif serta Ketua Harian DPD I Golkar Jawa Tengah Iqbal Wibisono.
Meskipun Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) melarang hal itu, namun parpol ini tetap mendaftarkan nama calon mereka. Bahkan mereka sempat menyatakan akan banding jika KPU menolak calon tersebut. Pihaknya menyatakan telah menyerahkan sepenuhnya kepada KPU, akan menerima kandidat calonnya ataukah tidak.
Namun, pihaknya sempat mengingatkan jika yang bersangkutan bisa saja menggugat KPU ke Badan Pengawas Pemilu. Seperti dicantumkan dalam peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota tertulis melarang mantan narapidana bandar narkoba, kasus kejahatan seksual terhadap anak, dan kasus korupsi untuk menjadi calon legislatif.
Disebutkan dalam ketentuan pemerintah diatas, jika terjadi pelanggaran maka harus bersedia dikenai sanksi administrasi berupa pembatalan pencalonan. Namun pihak GOLKAR tetap yakin, seperti yang dibeberkan ketua DPP Partai Golkar, Happy Bone Zulkarnain merasa optimis jika MA akan mengabulkan gugatan kadernya.
Ketua DPP Partai Golkar Happy Bone Zulkarnaen dalam keterangannya, Kamis (19/7/2018) masih mendukung pencalonan nama kadernya tersebut.
Menurut beliau peraturan yang melarang mantan narapidana koruptor jadi caleg dinilai bertentangan dengan dengan Pasal 240 Ayat 1 huruf (g) UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017. Isi Pasal tersebut memperbolehkan mantan napi untuk mencalonkan diri menjadi caleg dengan syarat harus memberitahukan  kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan narapidana.
"Jadi tagline bersih implementasinya tetap berdasar kepada UU, peraturan dan prosedur yang berlaku," kata Happy. Berita politik hari ini, menyajikan berita terkini dan terhangat hanya di matamatapotik. Situs terpercaya dalam mengabarkan berita lokal maupun internasional.
Read More